Akhir bulan lalu, dilakukan rapat evaluasi di Jakarta Bersama Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD (TEPRA), yang tugasnya antara lain memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada kesempatan tersebut, pusat masih nyatakan serapan anggaran Kabupaten Sumbawa berada pada level aman.

“Alhamdullillah, tidak seperti daerah lain yang dikatakan pusat. Sumbawa masih zona aman. Namun kita tidak boleh terlena dan lengah. Kita tetap pacu sumber daya yang ada,” kata Zainal Arifin, Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/10).

Menurutnya, terkait serapan anggaran melalui pembangunan, pusat daerah mempunyai hajat yang sama. Yakni, seluruh pembangunan memiliki implikasi positif terhadap pelayanan publik. “Semua kegiatan pemerintah substansi dasarnya mengalah ke pelayanan publik,” ujarnya.

Dijelaskan, apabila berdasarkan hasil evaluasi pusat, suatu daerah dinyatakan serapan anggarannya rendah, maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran. Kemudian akan mendapatkan pengurangan DAU dan anggaran lainnya dari APBN.

“Sanksi pertama, ditegur. Kalau sudah ditegur, ada pengurangan DAU, anggaran dari pusat ke daerah ada pengurangan. Bisa seperti itu,” jelasnya. (ks/adm)